Warga Depok Pemilik Kendaraannya Wajib Punya Garasi

Warga Depok Pemilik Kendaraannya Wajib Punya Garasi

OTOExpo.com – Pemerintah Kota Depok memiliki aturan yang mengharuskan pemilik mobil memiliki garasi. Aturan tersebut dengan maksud agar mobil tidak parkir sembarangan dan juga tidak parkir di bahu jalan hingga mengganggu pengguna jalan serta warga sekitar.

Aturan kota Depok tersebut menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebab, kebijakan itu dinilai sebagian warga sangat memberatkan.

Aturan tersebut tertuang pada Rencana Peraturan Daerah (raperda) yang merupakan revisi Perda Nomor 2/2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan soal kepemilikan garasi bagi pemilik kendaraan roda empat.

Sebut saja Andi (53) warga Depok yang tinggal di jalan Sawangan Depok mengaku sangat setuju jika Perda kepemilikan garasi bagi pemilik mobil itu wajib diterapkan. Dia menilai banyak pemilik mobil yang parkir di sembarang tempat dan mengganggu penghuni jalan lain.

“Mereka seenaknya parkir mobil di pinggir jalan. Padahal mereka tahu, kalau jalan tersebut milik umum, bukan milik embahnya. Mereka sadar gak sih kalau mereka sudah ganggu orang lain. Malahan ada yang parkir di taman segala. itu kan sama saja sudah ganggu orang yang bermain,” ujarnya kesal.

Hal berbeda dituturkan Alinsyah (38) yang rumahnya berada di dalam gang sekitar Puri depok mas II. Aliansyah yang juga berprofesi sebagai pengemudi taksi online mengaku keberatan dengan aturan tersebut. Hal di dikarenakan rumahnya yang berada di dalam gang hingga tidak mungkin untuk mobil masuk kedalam.

Salah satu cara, parkir di pinggir jalan. Apalagi menurutnya, dia beli mobil untuk mata pencahariannya sebagai pengemudi taksi online.

Tidak Seenaknya Parkir Sembarangan

Seperti diketahui, Kota Depok bakal ada ketentuan bagi warganya yang ingin beli mobil harus menyertakan surat pernyataan memiliki garasi di rumah atau menyewa garasi. Hal ini dilakukan agar pemilik kendaraan tidak bisa seenaknya memarkirkan kendaraan di pinggir jalan.

Ketentuan tersebut sesuai dengan revisi Perda Nomor 2/2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan.