Skandal 105 Ribu Pikap India, Desa Dikasih Mobil Murah, Industri Nasional Dipaksa Menyerah?

Impor 105.000 pikap dan truk ringan dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk Kopdes Merah Putih memantik kritik keras. Kadin menilai kebijakan ini mengancam industri otomotif nasional dan lapangan kerja.

OTOExpo.com , Jakarta – Langkah PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 kendaraan niaga dari India untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) pada 2026 bukan sekadar kebijakan pengadaan. Ini adalah tamparan terbuka bagi industri otomotif nasional yang selama ini diminta setia pada agenda TKDN, hilirisasi, dan investasi jangka panjang.

Rinciannya terang benderang: 35.000 unit Mahindra Scorpio Pick Up, 35.000 unit Tata Yodha, serta 35.000 unit Tata Ultra T.7 produksi Mahindra & Mahindra dan Tata Motors. Total 105.000 unit.

Bukan angka kecil. Ini setara satu proyek raksasa yang bisa menghidupkan lini produksi dalam negeri selama berbulan-bulan.

Alasannya klasik: harga disebut 50 persen lebih murah dan unit siap dalam jumlah besar. Namun narasi “lebih murah” tanpa membuka perbandingan total biaya kepemilikan adalah retorika yang terlalu sederhana untuk proyek sebesar ini.

Kendaraan niaga bukan sekadar soal harga beli, melainkan biaya operasional, ketersediaan suku cadang, jaringan servis, hingga nilai jual kembali.

Jika memang lebih murah, publik berhak melihat datanya. Berapa harga per unit? Bagaimana skema servisnya? Siapa yang menjamin ketersediaan komponen di desa terpencil?

Tanpa transparansi, klaim efisiensi mudah berubah menjadi keputusan yang prematur.

Reaksi keras datang dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Kadin meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana tersebut.

Alasannya bukan semata proteksionisme, melainkan logika industri. Indonesia memiliki basis produksi kendaraan niaga yang mapan, lengkap dengan rantai pasok komponen lokal yang menyerap ratusan ribu tenaga kerja.

Setiap unit yang diimpor berarti satu potensi unit yang tidak diproduksi di dalam negeri. Setiap kontrak yang lari ke luar negeri berarti potensi jam kerja yang hilang bagi buruh pabrik lokal.

Di tengah tekanan pasar dan perlambatan penjualan, kebijakan ini ibarat menarik karpet dari kaki industri sendiri.

Lebih ironis lagi, pemerintah selama ini gencar mendorong produsen meningkatkan kandungan lokal dan berinvestasi lebih dalam. Insentif kendaraan listrik digelontorkan dengan syarat produksi domestik.

Namun ketika proyek besar datang, justru produk impor yang dipilih. Pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan kepada investor?

Skema pendanaan melalui Danantara menambah lapisan pertanyaan. Dana strategis negara yang semestinya menjadi katalis pertumbuhan industri nasional justru berpotensi mengalir untuk membiayai produk luar negeri.

Jika multiplier effect menjadi tolok ukur, maka impor jelas memberikan dampak ekonomi yang lebih tipis dibanding produksi lokal.

Skandal 105 Ribu Pikap India

Pendukung kebijakan ini mungkin berargumen bahwa kapasitas produksi dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi 105.000 unit dalam waktu singkat.

Tetapi di sinilah peran negara seharusnya hadir: melakukan penugasan khusus, membuka tender transparan bagi pabrikan lokal, atau menyusun skema produksi bertahap yang tetap mengutamakan manufaktur domestik.

Mengimpor dalam jumlah masif seolah menjadi jalan pintas. Cepat, praktis, dan terlihat hemat di atas kertas. Namun kebijakan industri tidak bisa diukur dari hitungan jangka pendek semata. Ia harus melihat dampak lima hingga sepuluh tahun ke depan.

Kopdes Merah Putih adalah simbol penguatan ekonomi desa. Namun akan menjadi paradoks jika penguatan di hilir justru melemahkan hulu industri nasional.

Desa memang membutuhkan kendaraan andal dan terjangkau. Tetapi industri nasional juga membutuhkan kepastian pasar agar tetap berinvestasi dan mempertahankan tenaga kerja.

Jika keputusan ini tetap berjalan tanpa revisi, pemerintah harus siap menjelaskan secara terbuka seluruh dasar perhitungannya. Industri otomotif bukan sekadar bisnis; ia adalah ekosistem besar yang menopang ekonomi nasional.

Pada akhirnya, isu 105 ribu pikap India bukan sekadar soal merek atau negara asal. Ini soal konsistensi visi. Apakah Indonesia ingin menjadi pasar besar bagi produk asing, atau benar-benar berdiri sebagai basis produksi yang kuat?

Ketika 2026 tiba dan ribuan kendaraan baru mengaspal di desa-desa, sejarah akan mencatat apakah langkah ini cerdas dan strategis atau justru contoh nyata bagaimana kebijakan tergelincir oleh logika jangka pendek. Dan industri nasional hanya bisa bertanya: di negeri sendiri, mengapa kami tak lagi jadi pilihan utama?****