Pemda DKI Canangkan Emisi Ramah Lingkungan, Operator Bajaj Keluhkan Krisis SPBG

OTOExpo.com – Terkait polusi udara di DKI Jakarta yang mengkhawatirkan, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan untuk perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) harus disertai dengan hasil uji emisi kendaraan. Kebijakan tersebut akan dijalankan di 2020 mendatang melalui peraturan terbarunya.

Pemprov DKI Canangkan Ramah Lingkungan, Operator Bajai Keluhkan Krisis SPBG

Aturan uji wajib uji emisi saat ini sudah menjadi bagian dari Instruksi Gubernur No.66/2019. Beberapa tahun sebelumnya, sudah diatur di Perda Provinsi DKI Jakarta No.2/2005, tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Bahkan pada Keputusan Gubernur DKI No.141/2007 Mengatur tentang penggunaan BBG untuk angkutan umum dan kendaraan operasional pemerintah daerah.

Akan tetapi kenyataannya, DKI Jakarta tidak serius menerapkan perda No.2/2005 tentang pengendalian pencemaran udara jo Pergub No.141/2007 tentang pemanfaatan gas untuk transportasi.

Berdasarkan surat keputusan tersebut, berarti setiap kendaraan transportasi di DKI Jakarta wajib menggunakan BBG yang ramah lingkungan, termasuk di dalamnya busway, taxi, dan juga Bajai sebagai transportasi umum.

Dimana dalam peraturan Gubernur No.141/2007, terbagi menjadi 2 tahapan,
  • Periode 1 (transisi) sejak 25 Oktober 2007
  • Periode 2 Penerapan 5 tahun berikutnya sejak 25 Oktober 2009

“Semua angkutan umum dan Kendaraan Operasional pemda DKI Jakarta harus sudah menggunakan bahan bakar GAS pada 25 Oktober 2012”

Pemda DKI Canangkan Emisi Ramah Lingkungan, Operator Bajai Keluhkan Krisis SPBG

Operator Bajaj BBG

Kenyataannya, para Operator bajaj BBG di Jakarta yang jelas-jelas ramah lingkungan mengeluh betapa sulitnya mendapatkan pasokan bahan bakar gas (BBG) untuk memenuhi kebutuhan operasional mereka sehari-hari.

Roby Parulian selaku Sekretaris Koperasi Bajaj Jaya Mandiri menjelaskan sekitar 12 ribu bajaj kesulitan mendapat pasokan BBG di Jakarta karena SPBG yang bangkrut atau hanya mau melayani industri.

“Dari 23 SPBG yang masih beroperasi, yang bisa melayani kami itu cuma 15 SPBG. Bahkan di Jakarta Utara saja tidak ada SPBG sehingga pasokannya sangat terbatas,” katanya.

Dari total 45 SPBG yang berdiri pada 2016, kini tersisa 23 unit SPBG yang beroperasi. Walaupun di awal tahun 2019 tercatat masih ada 32 unit yang beroperasi.

Sebagai jasa angkutan umum, kondisi tersebut tentu sangat membatasi ruang geraknya. Koperasi Bajaj Jaya Mandiri mengoperasikan sekitar 2.500 bajaj BBG di DKI Jakarta.

Pemda DKI Canangkan Emisi Ramah Lingkungan, Operator Bajai Keluhkan Krisis SPBG

Robby juga mengatakan, bajaj di kawasan Jakarta Utara terpaksa harus menumpang mengisi BBG di Jakarta Timur.  Selain itu Lamanya antrean mengisi BBG, selain merugikan waktu, juga sangat berdampak terhadap pemasukan pengemudi.

“Sudah numpang, antrenya bisa tiga sampai empat jam, kalau antre begitu, rugi per jam bisa mencapai Rp 25 ribu-Rp 30 ribu. Kalau pada jam sibuk tentu lebih besar lagi,” keluhnya.


 

Baca Juga …

Perpanjang STNK Disertai Uji Emisi Kendaraan

Komentar Anda