OTOExpo.com –  Wabah covid-19 semakin menggila. Salah satu cara pemerintah menanggulanginya dengan memberlakukan PPKM Darurat.

Beberapa aktivitas akan dibatasi selama masa PPKM Darurat tersebut, termasuk naik kendaraan umum menggunakan bus AKAP ( Antar Kota Antar Propinsi)

Hal tersebut telah dilakukan Ditlantas Polda Metro Jaya dengan mengamankan 36 bus antar kota antar provinsi (AKAP) lantaran telah melanggar peraturan PPKM darurat, akibatnya Kemenhub menegaskan akan memberi sanksi tegas.

Kemenhub telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan juga aparat terkait guna memberikan sanksi yang sesuai bagi yang melanggar PPKM Darurat.

Kemenhub Akan Berikan Sanksi Tegas Bagi Bus AKAP Yang Langgar PPKM Darurat

Sesditjen Perhubungan Darat Kemenhub Marta Hadisarwono menegaskan bahwa bus yang nekat membawa penumpang tanpa membawa surat bukti vaksin dan swab yang menunjukkan hasil negatif covid-19, Kemenhub akan memberikan sanksi keras berupa pembekuan kartu pengawasan.

Dalam memberikan sanksi tersebut, ada tingkatannya berdasarkan pelanggarannya, seperti : Bus yang membawa penumpang akan diberi sanksi tertulis dan pembekuan kartu pengawasan, lalu teguran tertulis dan pembekuan izin penyelenggaraan dan ketiga akan diberi sanksi pembekuan izin penyelenggaraan.

Akan tetapi, jika oknum bus tersebut masih nekat melanggar aturan PPKM maka akan diberikan sanksi lebih tegas berupa pencabutan izin usaha.

“Kalau masih nekat juga, kita akan berikan sanksi tegas berupa pencabutan izin usaha,” tutup marta.

Kemenhub Akan Berikan Sanksi Tegas Bagi Bus AKAP Yang Langgar PPKM Darurat
Kemenhub Akan Berikan Sanksi Tegas Bagi Bus AKAP Yang Langgar PPKM Darurat