OtoExpo.com– Meluncurnya informasi mengenai draft Omnimbus Law yang berisi wacan perubahan UU Nomor 8/2019 tentang pelaksanaan Haji dan Umrah, menimbulkan polemik baru dikalangan travel Penyelenggara Ibadah Haji-Umrah biro (PIHU).

SAPUHI sebagai salah satu Asosiasi yang membawahi para PIHU didalamnya bahkan sampai mengajukan surat keberatan kepada Presiden Joko Widodo dengan tembusan Komisi VIII DPR-RI dan Kementerian Agama RI.

SURAT Aspirasi

Surat aspirasi keberatan SAPUHI Nomor : 303.ADM/DPP/SAPUHI/V/2020 tertanggal 11 Mei 2020 ini berisi, keberatan atas rencana perubahan UU No. 8 Tahun 2019 dalam draft Omnimbus Law.

Pada paragraf 14 pasal 89 sampai dengan 92 yang mengatur tentang persyaratan kepemilikan atau izin menjadi PPIU yang diubah menjadi; untuk persyaratan mendapatkan Perizinan Berusaha menjadi PPIU, biro perjalanan wisata harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

SAPUHI Surati Presiden Jokowi Terkait RUU Omnimbus Law Tentang Perubahan UU Nomor 8/2019
SAPUHI Surati Presiden Jokowi Terkait RUU Omnimbus Law Tentang Perubahan UU Nomor 8/2019

Menurut H. Syam Resfiadi, selaku Ketua Umum SAPUHI, pada UU Nomor 8 Tahun 2019 sebelumnya berbunyi Persyaratan perizinan menjadi PPIU dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia beragama Islam.

“Keberatan yang kami sampaikan adalah, bilamana RUU Omnimbus Law ini disahkan, maka warga negara asing dan juga non-muslim dapat memperoleh izin sebagai PPIU. Inilah poin-nya,” jelas Syam.

• Spread The Love •

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.