Bukannya salah, namun instansi yang berkepentingan di laut melaksanakan tugasnya sesuai dengan regulasinya masing-masing. Sebagaimana diketahui, kewenangan seluruh instansi tersebut hanya terkait dengan bidang tertentu saja, sehingga mekanisme penegakan hukumnya cenderung bersifat sektoral.

Bakamla RI Bahas Regulasi Keamanan dan keselamatan Laut

Sistem pengelolaan keamanan laut yang seperti ini adalah peninggalan pada masa kolonial Hindia Belanda, didasarkan pada Teritoriale Zee en en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939).

Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan konsepsi tata kelola keamanan dan keselamatan laut Indonesia yang ideal,  melalui kegiatan ini Bakamla RI berharap dapat menjaring saran dari para narasumber terhadap konsepsi sistem pengelolaan keamanan dan keselamatan laut.

Tidak tanggung-tanggung, seminar kali ini turut mengundang narasumber yang unggul  dalam bidang keamanan dan keselamatan laut. Sebut saja Direktur Hankam Bappenas Dewo Broto, Kabid Materi Hukum Kemenko Polhukam Dado Ekroni, dan Dosen Fakultas Hukum Univeritas Indonesia Arie Afriansyah.

Menanggapi kondisi pandemi saat ini, seminar juga diikuti secara daring dan menghadirkan narasumber yang hadir secara daring seperti Anggota Komisi I DPR RI Moh. Farhan, dan Peneliti Center fos Strategic and International Studies (CSIS) Andrew W. Mantong.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat Bakamla RI seperti Direktur Hukum Laksma Bakamla Erry Herman, S.E., M.P.A., Kasubdit Hubungan Internasional dan Perundang-Undangan Bakamla RI Kolonel Bakamla Hudiansyah Is Nursal, S.H., MILIR., Kasi Peraturan Perundang-undangan Mayor Bakamla M. Azhari, S.H., beserta jajarannya.



Laman: 1 2

Your Comment